Strategi Pemerintah dalam Mengalami Konflik Laut Tiongkok Selatan

Jejak Diplomasi dan Ketegasan: Strategi Pemerintah dalam Menghadapi Konflik Laut Tiongkok Selatan

Konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS) adalah salah satu isu geopolitik paling kompleks dan krusial di abad ke-21. Wilayah perairan yang kaya sumber daya alam ini, dengan jalur pelayaran vital yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa dan Afrika, telah menjadi titik panas perselisihan kedaulatan antara Tiongkok dan beberapa negara Asia Tenggara (Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan), serta menjadi area kepentingan strategis bagi kekuatan global seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Menghadapi klaim historis Tiongkok yang agresif melalui "sembilan garis putus-putus" (nine-dash line) dan tindakan pembangunan pulau buatan, negara-negara yang terlibat, baik penggugat maupun kekuatan eksternal, telah merumuskan berbagai strategi pemerintah yang kompleks, berlapis, dan terus berkembang.

Anatomi Konflik: Mengapa Laut Tiongkok Selatan Begitu Krusial?

Sebelum menyelami strategi pemerintah, penting untuk memahami esensi konflik ini. LTS diperkirakan menyimpan cadangan minyak dan gas bumi yang signifikan, serta merupakan salah satu area penangkapan ikan terkaya di dunia. Lebih dari sepertiga perdagangan maritim global melintasi perairan ini, menjadikannya arteri vital bagi ekonomi dunia. Klaim tumpang tindih didasarkan pada argumen historis, geografis, dan hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Tiongkok mengklaim sebagian besar LTS berdasarkan "hak historis," sementara negara-negara penggugat lainnya mendasarkan klaim mereka pada UNCLOS, yang memberikan hak kedaulatan dan yurisdiksi atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut dari garis pantai mereka.

Tindakan Tiongkok yang semakin asertif, seperti reklamasi lahan besar-besaran untuk membangun fasilitas militer di pulau-pulau buatan, pengerahan kapal penjaga pantai dan milisi maritim dalam jumlah besar, serta insiden penindasan terhadap nelayan dan kapal eksplorasi negara lain, telah memperkeruh suasana dan memicu respons strategis dari berbagai pihak.

Strategi Tiongkok: Asertivitas Berlapis dengan Pendekatan "Salami Slicing"

Pemerintah Tiongkok menerapkan strategi yang terkoordinasi dan multi-dimensi untuk menegaskan klaimnya di LTS. Ini adalah kombinasi dari tindakan "grey zone" (di bawah ambang batas perang), penegasan hukum, dan diplomasi ekonomi:

1. Pembangunan dan Militerisasi Pulau Buatan: Ini adalah inti dari strategi Tiongkok. Dengan mereklamasi terumbu karang dan gundukan pasir menjadi pulau buatan yang dilengkapi landasan pacu, pelabuhan, dan fasilitas militer, Tiongkok secara efektif menciptakan "fakta di lapangan" yang sulit dibantah. Tujuan utamanya adalah memperluas kehadiran fisik dan kapasitas proyektifnya di wilayah yang disengketakan.
2. Penegakan Klaim melalui Kapal Penjaga Pantai dan Milisi Maritim: Tiongkok secara ekstensif menggunakan kapal penjaga pantai dan milisi maritim (armada kapal penangkap ikan yang didukung negara) untuk menekan nelayan dan kapal eksplorasi negara lain, serta untuk melakukan patroli rutin di perairan yang diklaim. Ini adalah taktik "salami slicing" – mengambil langkah kecil dan bertahap yang masing-masing tidak cukup provokatif untuk memicu konflik bersenjata besar, tetapi secara kumulatif mengubah status quo.
3. Penolakan Arbitrase Internasional dan Preferensi Bilateral: Tiongkok secara konsisten menolak putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) tahun 2016 yang menolak klaim historisnya di LTS. Sebaliknya, Tiongkok bersikeras pada penyelesaian sengketa secara bilateral dengan masing-masing negara penggugat, sebuah pendekatan yang menguntungkan Beijing karena ketimpangan kekuatan yang besar.
4. Diplomasi Ekonomi dan Tekanan: Tiongkok memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk memengaruhi negara-negara Asia Tenggara. Investasi besar dalam proyek infrastruktur (misalnya, Belt and Road Initiative) dan ketergantungan ekonomi beberapa negara pada Tiongkok dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mengurangi kritik atau kerja sama dengan kekuatan eksternal.
5. Pengembangan Kode Etik (COC) yang Lambat: Meskipun setuju untuk bernegosiasi tentang Kode Etik di Laut Tiongkok Selatan dengan ASEAN, Tiongkok sering dituduh sengaja memperlambat proses tersebut untuk mempertahankan kebebasan bertindak di lapangan.

Strategi Negara-negara Penggugat Asia Tenggara: Keseimbangan Antara Ketegasan dan Kehati-hatian

Negara-negara Asia Tenggara yang mengklaim sebagian LTS menghadapi dilema besar: bagaimana menentang raksasa Tiongkok tanpa merusak hubungan ekonomi atau memicu konflik. Strategi mereka bervariasi tergantung pada kapasitas militer, ketergantungan ekonomi pada Tiongkok, dan hubungan dengan kekuatan eksternal:

1. Filipina: Pendekatan Hukum dan Aliansi Strategis: Filipina mengambil langkah paling berani dengan mengajukan kasus arbitrase terhadap Tiongkok ke PCA pada tahun 2013. Kemenangan pada tahun 2016, meskipun ditolak Tiongkok, memberikan dasar hukum yang kuat bagi klaim Filipina. Di bawah pemerintahan Presiden Marcos Jr., Filipina kembali memperkuat aliansi pertahanannya dengan Amerika Serikat, termasuk melalui peningkatan akses militer AS ke pangkalan-pangkalan Filipina, dan menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang dan Australia untuk memperkuat kemampuan maritimnya.
2. Vietnam: Otonomi Strategis dan Modernisasi Militer: Vietnam, dengan sejarah panjang konflik dengan Tiongkok, mengambil pendekatan yang lebih berhati-hati namun tegas. Hanoi berfokus pada modernisasi angkatan lautnya dan memperkuat hubungan pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Rusia, India, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat, tanpa secara eksplisit menjadi sekutu. Vietnam juga secara aktif mendorong sentralitas ASEAN dalam menangani konflik dan mendesak percepatan COC.
3. Malaysia dan Brunei: Diplomasi Diam dan Fokus Ekonomi: Malaysia dan Brunei cenderung mengambil pendekatan yang lebih rendah hati, fokus pada diplomasi diam-diam dan negosiasi bilateral dengan Tiongkok, sambil tetap mempertahankan klaim kedaulatan mereka. Ketergantungan ekonomi yang besar pada Tiongkok membuat mereka lebih enggan untuk mengambil sikap konfrontatif yang publik.
4. Indonesia dan Singapura: Menjaga Sentralitas ASEAN dan Aturan Hukum: Meskipun bukan negara penggugat, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga kebebasan navigasi dan aturan hukum di LTS, terutama karena klaim Tiongkok tumpang tindih dengan ZEE Natuna Utara milik Indonesia. Indonesia secara aktif mempromosikan peran sentral ASEAN dalam mencari solusi damai dan mengadvokasi kepatuhan terhadap UNCLOS. Singapura, sebagai pusat perdagangan maritim, juga sangat vokal dalam mendukung kebebasan navigasi dan resolusi konflik berdasarkan hukum internasional.

Strategi Kekuatan Eksternal: Menjaga Keseimbangan Kekuatan dan Kebebasan Navigasi

Kekuatan eksternal, terutama Amerika Serikat, memiliki kepentingan strategis yang mendalam di LTS, meskipun mereka tidak memiliki klaim kedaulatan. Strategi mereka berpusat pada menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan, mendukung tatanan berbasis aturan internasional, dan mencegah Tiongkok mendominasi wilayah tersebut:

1. Amerika Serikat: Kebebasan Navigasi dan Aliansi: AS secara rutin melakukan Operasi Kebebasan Navigasi (FONOPs) di LTS untuk menantang klaim maritim Tiongkok yang berlebihan dan menegaskan hak navigasi di perairan internasional. AS juga memperkuat aliansi militernya dengan Filipina, memperdalam kemitraan dengan Vietnam, dan bekerja sama dengan negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan melalui forum seperti Quad (Quadrilateral Security Dialogue) untuk meningkatkan kesadaran domain maritim dan kapasitas pertahanan di Indo-Pasifik.
2. Jepang, Australia, India (dan Sekutu Lainnya): Peningkatan Kapasitas dan Diplomasi: Negara-negara ini, seringkali melalui kerja sama dengan AS, berinvestasi dalam peningkatan kapasitas maritim negara-negara Asia Tenggara, melakukan latihan militer bersama, dan secara diplomatik mendukung tatanan berbasis aturan dan putusan arbitrase. Mereka juga melakukan patroli dan kunjungan pelabuhan untuk menegaskan kehadiran dan kepentingan mereka.
3. Uni Eropa dan Negara-negara Eropa: Meskipun tidak memiliki kehadiran militer yang signifikan di LTS, negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman semakin vokal dalam mendukung kebebasan navigasi dan pentingnya hukum internasional. Mereka kadang-kadang mengirimkan kapal perang ke wilayah tersebut sebagai bentuk penegasan prinsip dan untuk memperkuat kerja sama dengan mitra regional.

Tantangan dan Prospek ke Depan

Berbagai strategi pemerintah yang diterapkan di LTS menghadapi tantangan besar. Ketimpangan kekuatan antara Tiongkok dan negara-negara penggugat Asia Tenggara tetap menjadi kendala utama. Ketergantungan ekonomi yang mendalam pada Tiongkok seringkali membatasi ruang gerak negara-negara ASEAN untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Selain itu, kurangnya konsensus yang kuat dalam ASEAN mengenai bagaimana menghadapi Tiongkok juga melemahkan posisi kolektif mereka.

Prospek ke depan sangat bergantung pada kemampuan semua pihak untuk menemukan keseimbangan antara ketegasan dalam menegakkan hak kedaulatan dan prinsip hukum, serta kehati-hatian untuk menghindari eskalasi konflik. Diplomasi yang berkelanjutan, peningkatan transparansi, pembangunan kepercayaan, dan komitmen yang kuat terhadap hukum internasional, khususnya UNCLOS, adalah kunci untuk mencapai resolusi damai dan menjaga stabilitas di salah satu jalur air paling penting di dunia. Strategi pemerintah akan terus berevolusi, mencerminkan dinamika geopolitik yang terus berubah dan kebutuhan untuk menavigasi perairan yang penuh tantangan ini.