Kedudukan Pemerintah dalam Penindakan Stunting di Wilayah Tertinggal

Merajut Asa Generasi: Kedudukan Krusial Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting di Wilayah Tertinggal

Pendahuluan

Stunting, kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan cerminan kompleksitas tantangan pembangunan suatu bangsa. Dampaknya melampaui fisik, merenggut potensi kognitif, produktivitas ekonomi, dan bahkan keberlanjutan sumber daya manusia di masa depan. Di Indonesia, upaya penurunan stunting menjadi prioritas nasional, namun medan pertempuran sesungguhnya seringkali terletak di wilayah-wilayah tertinggal. Di sana, keterbatasan akses, infrastruktur minim, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta kerentanan sosial-budaya menjadi hambatan ganda yang memperparah masalah stunting.

Dalam konteks ini, kedudukan pemerintah menjadi sentral dan krusial. Bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, melainkan juga sebagai koordinator, fasilitator, pelaksana, pengawas, dan bahkan inovator yang harus mampu beradaptasi dengan kondisi unik di lapangan. Artikel ini akan mengulas secara mendalam bagaimana peran pemerintah di berbagai tingkatan menjadi penentu keberhasilan penanggulangan stunting, khususnya di wilayah tertinggal, serta tantangan dan strategi adaptif yang diperlukan.

I. Stunting: Ancaman Tersembunyi di Balik Keterbatasan Wilayah Tertinggal

Wilayah tertinggal seringkali didefinisikan oleh karakteristik geografis yang sulit dijangkau (pulau-pulau terpencil, daerah pegunungan, perbatasan), infrastruktur dasar yang tidak memadai (akses jalan, listrik, air bersih, sanitasi), minimnya fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta tingkat kemiskinan dan ketahanan pangan yang rendah. Kondisi ini secara langsung berkorelasi dengan tingginya prevalensi stunting.

Anak-anak di wilayah tertinggal menghadapi risiko stunting yang lebih besar karena:

1. Akses Terbatas terhadap Layanan Kesehatan: Minimnya puskesmas, posyandu, tenaga kesehatan terlatih, dan transportasi yang sulit membuat ibu hamil dan balita tidak mendapatkan pemeriksaan rutin, imunisasi, dan penanganan gizi yang memadai.
2. Ketersediaan Pangan dan Keragaman Gizi: Kemiskinan menyebabkan keluarga sulit memenuhi kebutuhan pangan bergizi seimbang. Kondisi geografis juga bisa membatasi akses ke pasar atau sumber pangan yang beragam.
3. Sanitasi dan Air Bersih: Kurangnya akses terhadap sanitasi layak dan air bersih meningkatkan risiko penyakit infeksi (diare, TBC) yang secara langsung mengganggu penyerapan nutrisi.
4. Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan: Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, terutama ibu, seringkali berkorelasi dengan kurangnya pengetahuan tentang gizi, pola asuh yang benar, dan pentingnya kesehatan reproduksi.
5. Faktor Sosial Budaya: Adat istiadat atau kepercayaan lokal tertentu kadang kala dapat memengaruhi praktik pemberian makan bayi dan anak, serta pemanfaatan layanan kesehatan.

Mengingat kompleksitas ini, intervensi penanggulangan stunting tidak bisa bersifat seragam. Ia membutuhkan pendekatan yang holistik, terkoordinasi, dan sangat adaptif terhadap konteks lokal, di mana pemerintah harus berdiri di garis depan.

II. Landasan Hukum dan Mandat Pemerintah

Kedudukan pemerintah dalam penanggulangan stunting memiliki landasan konstitusional yang kuat. UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A), serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 28H ayat 1). Lebih lanjut, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan upaya perbaikan gizi masyarakat sebagai salah satu tujuan pembangunan kesehatan.

Pemerintah juga telah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan khusus, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang secara eksplisit menugaskan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk berkoordinasi dalam upaya penurunan stunting. Mandat ini menjadikan pemerintah sebagai aktor utama yang tidak dapat digantikan dalam upaya penanggulangan stunting.

III. Kedudukan Pemerintah sebagai Arsitek Kebijakan dan Regulasi

Di tingkat pusat, pemerintah (melalui kementerian dan lembaga seperti Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian PPPA, dan BKKBN) bertindak sebagai arsitek utama kebijakan. Peran ini meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Nasional: Merumuskan strategi nasional, target penurunan stunting, serta pedoman implementasi yang menjadi acuan bagi seluruh daerah.
2. Pengalokasian Anggaran: Mengalokasikan dana APBN untuk program-program stunting, baik secara langsung maupun melalui transfer ke daerah.
3. Penguatan Regulasi: Membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya penurunan stunting, seperti standar pelayanan minimal, jaminan kesehatan, dan perlindungan sosial.

Di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota, hingga desa), pemerintah bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal. Ini berarti:

1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Stunting: Mengadaptasi strategi nasional dengan kondisi dan kebutuhan spesifik daerah.
2. Pengalokasian Anggaran Daerah: Mengalokasikan APBD untuk program stunting, termasuk untuk operasional posyandu, penyediaan PMT, air bersih, dan sanitasi.
3. Penerbitan Peraturan Daerah: Membuat regulasi lokal yang mendukung, misalnya tentang pemberian ASI eksklusif, sanitasi, atau pemberdayaan keluarga.

IV. Kedudukan Pemerintah sebagai Koordinator dan Fasilitator Lintas Sektor

Stunting adalah masalah multidimensional yang tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Pemerintah berperan vital sebagai koordinator yang menyatukan berbagai kementerian/lembaga di tingkat pusat, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat daerah. Contoh koordinasi lintas sektor meliputi:

1. Kesehatan: Penyediaan layanan ANC, imunisasi, suplemen gizi, dan penanganan diare.
2. Pendidikan: Edukasi gizi, kesehatan reproduksi, dan sanitasi di sekolah.
3. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak.
4. Pertanian dan Ketahanan Pangan: Diversifikasi pangan, edukasi tentang kebun gizi keluarga.
5. Sosial: Bantuan sosial bagi keluarga rentan, pendampingan keluarga.
6. Kementerian Agama: Peran penyuluh agama dalam edukasi pra-nikah dan gizi keluarga.

Di wilayah tertinggal, peran koordinasi ini semakin menantang karena kendala geografis dan komunikasi. Pemerintah harus aktif memfasilitasi pertemuan rutin, membangun mekanisme komunikasi yang efektif, dan memastikan setiap sektor memahami perannya dalam "keroyokan" penanganan stunting. Selain itu, pemerintah juga bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kemitraan dengan lembaga non-pemerintah (LSM), sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat upaya penanggulangan.

V. Kedudukan Pemerintah sebagai Pelaksana Intervensi Primer dan Sekunder

Pemerintah adalah ujung tombak dalam implementasi intervensi, baik spesifik maupun sensitif.

Intervensi Spesifik (berbasis kesehatan):

• Puskesmas dan Posyandu: Melakukan pemeriksaan kehamilan (ANC), pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil, promosi ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang tepat, imunisasi, pemantauan pertumbuhan balita, serta deteksi dan penanganan dini balita gizi kurang atau gizi buruk.
• Tenaga Kesehatan: Dokter, bidan, perawat, ahli gizi di garda terdepan dalam memberikan edukasi dan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat.

Intervensi Sensitif (di luar sektor kesehatan):

• Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi: Melalui program Pamsimas, jamban keluarga, dan edukasi kebersihan.
• Ketahanan Pangan: Program diversifikasi pangan, bantuan pangan, dan pemberdayaan keluarga untuk memiliki kebun gizi.
• Pendidikan dan Pola Asuh: Melalui PAUD, kelompok BKB (Bina Keluarga Balita), dan edukasi gizi bagi orang tua.
• Perlindungan Sosial: Pemberian bantuan sosial tunai atau non-tunai kepada keluarga miskin untuk meningkatkan daya beli pangan dan akses layanan kesehatan.

Di wilayah tertinggal, implementasi ini seringkali harus disesuaikan. Misalnya, Puskesmas keliling atau Posyandu terintegrasi yang menjangkau dusun-dusun terpencil, penggunaan kader lokal yang dilatih, atau inovasi dalam penyediaan air bersih menggunakan teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi geografis.

VI. Kedudukan Pemerintah sebagai Pengawas dan Evaluator

Untuk memastikan efektivitas program, pemerintah harus aktif dalam fungsi pengawasan dan evaluasi. Ini mencakup:

1. Pengumpulan Data dan Sistem Informasi: Membangun dan mengelola sistem data yang akurat tentang prevalensi stunting, cakupan intervensi, dan faktor-faktor risiko. Contohnya adalah e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat).
2. Monitoring dan Supervisi: Melakukan kunjungan lapangan, supervisi berjenjang, dan pertemuan koordinasi untuk memantau implementasi program di tingkat desa dan kabupaten/kota.
3. Evaluasi Program: Menganalisis dampak program, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
4. Akuntabilitas dan Transparansi: Memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan melaporkan kemajuan kepada publik.

Di wilayah tertinggal, pengawasan ini bisa menjadi tantangan logistik. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi sejauh mungkin, melatih kader lokal untuk pengumpulan data dasar, dan membangun sistem pelaporan yang sederhana namun akurat.

VII. Tantangan Unik dan Strategi Adaptif di Wilayah Tertinggal

Meskipun kedudukan pemerintah sangat krusial, implementasi di wilayah tertinggal tidak luput dari tantangan:

1. Geografis dan Aksesibilitas: Medannya sulit, transportasi mahal, sehingga distribusi logistik dan kunjungan petugas menjadi terhambat.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kekurangan tenaga kesehatan profesional, kader posyandu yang kurang terlatih, dan rotasi pegawai yang tinggi.
3. Kapasitas Fiskal Daerah: APBD yang terbatas seringkali menjadi kendala dalam mengalokasikan dana yang cukup untuk program stunting.
4. Keterbatasan Infrastruktur: Listrik, sinyal komunikasi, dan fasilitas penunjang lainnya yang minim menghambat penggunaan teknologi.
5. Kondisi Sosial Budaya: Keyakinan lokal, bahasa yang berbeda, dan partisipasi masyarakat yang bervariasi.

Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu menerapkan strategi adaptif:

• Desentralisasi dan Pemberdayaan Desa: Memberikan kewenangan dan alokasi dana yang lebih besar kepada pemerintah desa untuk merancang dan melaksanakan program stunting yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
• Peningkatan Kapasitas SDM Lokal: Melatih kader posyandu, bidan desa, dan tokoh masyarakat agar menjadi agen perubahan gizi di komunitas mereka.
• Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna: Menggunakan aplikasi sederhana untuk pelaporan, tele-konsultasi kesehatan, atau media edukasi yang dapat diakses dengan keterbatasan infrastruktur.
• Pendekatan Berbasis Budaya: Mengintegrasikan pesan-pesan gizi dan kesehatan dengan kearifan lokal atau tradisi setempat agar lebih mudah diterima masyarakat.
• Kolaborasi Multistakeholder: Menggandeng organisasi adat, tokoh agama, LSM lokal, dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan dan sumber daya.
• Fokus pada Intervensi Sensitif: Mengingat akar masalah stunting di wilayah tertinggal seringkali terkait sanitasi, air bersih, dan ketahanan pangan, pemerintah harus memprioritaskan intervensi sensitif yang berdampak luas.

Kesimpulan

Kedudukan pemerintah dalam penanggulangan stunting, khususnya di wilayah tertinggal, adalah sentral dan tak tergantikan. Dari perumusan kebijakan di tingkat nasional hingga implementasi intervensi di pelosok desa, dari koordinasi lintas sektor hingga pengawasan yang ketat, setiap lini pemerintahan memiliki peran krusial. Namun, keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh mandat dan sumber daya, melainkan juga oleh kemampuan pemerintah untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat.

Merajut asa bagi generasi mendatang yang bebas stunting di wilayah tertinggal adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Ini membutuhkan komitmen politik yang kuat, kerja keras yang berkelanjutan, dan pendekatan yang berpusat pada masyarakat, di mana pemerintah bertindak sebagai lokomotif utama yang menarik gerbong perubahan menuju masa depan yang lebih sehat dan berdaya.