Menata Ulang Lanskap Pariwisata: Kebijakan Pemerintah dalam Pemulihan dan Transformasi Pasca-Pandemi
Pandemi COVID-19 adalah badai tak terduga yang menghantam hampir setiap sendi kehidupan global, dengan sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling parah terdampak. Industri yang mengandalkan mobilitas manusia dan interaksi sosial ini tiba-tiba terhenti, meninggalkan jutaan pekerja kehilangan mata pencarian, ribuan bisnis tutup, dan destinasi-destinasi wisata yang sepi. Bagi Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keindahan alam dan budaya, pariwisata bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan juga pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan promosi citra bangsa di mata dunia. Oleh karena itu, pemulihan pariwisata pasca-pandemi bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga prioritas nasional yang membutuhkan strategi komprehensif dan implementasi yang adaptif dari pemerintah.
Dampak Pandemi pada Sektor Pariwisata Indonesia
Sebelum membahas kebijakan pemulihan, penting untuk memahami skala kerusakan yang ditimbulkan. Data menunjukkan penurunan drastis jumlah wisatawan mancanegara (wisman) hingga lebih dari 70-80% pada puncak pandemi, bahkan mencapai titik terendah. Okupansi hotel merosot tajam, maskapai penerbangan menghentikan sebagian besar rute, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) terancang gulung tikar. Kehilangan devisa mencapai puluhan miliar dolar, dan jutaan pekerja, mulai dari pemandu wisata, staf hotel, pengemudi, hingga seniman lokal, menghadapi ketidakpastian ekonomi yang parah. Situasi ini menuntut respons cepat dan terukur dari pemerintah untuk tidak hanya menstabilkan sektor, tetapi juga meletakkan dasar bagi kebangkitan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Fase Awal: Mitigasi dan Adaptasi di Tengah Badai
Pada fase awal pandemi, fokus pemerintah adalah mitigasi dampak dan adaptasi terhadap situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil meliputi:
- Pembentukan Protokol Kesehatan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability): Ini adalah langkah fundamental untuk membangun kembali kepercayaan publik. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama kementerian terkait gencar mensosialisasikan dan mengimplementasikan protokol CHSE di seluruh destinasi dan fasilitas pariwisata. Sertifikasi CHSE menjadi standar baru yang wajib dipenuhi untuk memastikan lingkungan yang aman dan higienis bagi wisatawan dan pekerja pariwisata.
- Fokus pada Pariwisata Domestik: Dengan ditutupnya perbatasan internasional, pemerintah mendorong pariwisata domestik sebagai penyelamat sementara. Kampanye seperti "Bangga Berwisata di Indonesia" digalakkan untuk memobilisasi wisatawan lokal agar menjelajahi kekayaan negeri sendiri, membantu menjaga roda ekonomi pariwisara tetap berputar di tingkat lokal.
- Dukungan Stimulus Ekonomi: Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal, seperti relaksasi pajak hotel dan restoran (PHR), bantuan modal kerja bagi UMKM parekraf, hingga subsidi gaji bagi pekerja di sektor yang terdampak. Tujuannya adalah mencegah gelombang PHK massal dan membantu bisnis bertahan.
Fase Pemulihan: Kebijakan Strategis Menuju Kebangkitan
Setelah melewati fase mitigasi, pemerintah mulai merancang strategi pemulihan yang lebih terstruktur dan berjangka panjang. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi pra-pandemi, tetapi juga mentransformasi pariwisata Indonesia menjadi lebih berkualitas, berkelanjutan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan.
1. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas:
Pemerintah menyadari bahwa akses adalah kunci. Investasi besar dilakukan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi, termasuk pembangunan dan pengembangan bandara baru (misalnya, Bandara Internasional Lombok, YIA Kulonprogo), pelabuhan, jalan tol, dan fasilitas pendukung lainnya. Pembukaan kembali rute penerbangan internasional secara bertahap, negosiasi travel corridor, dan penyederhanaan prosedur visa (termasuk e-visa) juga menjadi fokus untuk memudahkan kedatangan wisatawan mancanegara.
2. Penguatan Protokol Kesehatan dan Keamanan Berkelanjutan:
Sertifikasi CHSE terus diperketat dan diperluas cakupannya. Kebijakan ini memastikan bahwa standar kesehatan dan keamanan menjadi bagian integral dari pengalaman berwisata. Program vaksinasi COVID-19 yang masif juga menjadi pondasi penting, memberikan rasa aman bagi wisatawan dan komunitas lokal. Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mencapai tingkat vaksinasi yang tinggi, menjadi modal penting dalam pembukaan kembali.
3. Stimulus Ekonomi dan Dukungan Finansial yang Berkelanjutan:
Dukungan finansial terus diberikan, disesuaikan dengan kebutuhan sektor. Ini meliputi program dana hibah pariwisata, kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga rendah bagi UMKM parekraf, hingga insentif fiskal bagi investor yang ingin mengembangkan destinasi wisata. Fokus juga diberikan pada program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja sementara di destinasi wisata.
4. Promosi dan Pemasaran Adaptif dan Bertarget:
Strategi pemasaran diubah dari promosi massal menjadi lebih adaptif dan bertarget. Pada awalnya, fokus utama adalah pasar domestik dengan kampanye "Bangga Berwisata di Indonesia". Setelah kondisi membaik, promosi internasional kembali digalakkan melalui kampanye "Wonderful Indonesia" yang menonjolkan keunikan budaya, alam, dan petualangan Indonesia. Pemasaran digital dan penggunaan influencer global menjadi strategi kunci untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan spesifik.
5. Pengembangan Destinasi Super Prioritas (DSP):
Pemerintah menunjuk lima Destinasi Super Prioritas (Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo) sebagai motor penggerak pemulihan pariwisata. Investasi besar dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur, amenitas, dan kapasitas sumber daya manusia di DSP ini, menjadikannya ikon pariwisata Indonesia yang siap bersaing di kancah global.
6. Transformasi Digital Sektor Pariwisata:
Pandemi mempercepat adopsi teknologi digital. Pemerintah mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memanfaatkan platform digital dalam pemasaran, pemesanan, dan pengelolaan operasional. Pengembangan aplikasi perjalanan, platform reservasi online, dan integrasi sistem pembayaran digital menjadi prioritas. E-visa dan aplikasi pelacak kesehatan juga menunjukkan komitmen terhadap digitalisasi untuk efisiensi dan keamanan.
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata:
Peningkatan kapasitas SDM pariwisata adalah investasi jangka panjang. Program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) diberikan kepada pekerja pariwisata yang terdampak. Ini mencakup pelatihan di bidang digital marketing, bahasa asing, pelayanan CHSE, hingga pengembangan produk ekonomi kreatif. Tujuannya adalah memastikan SDM pariwisata Indonesia siap menghadapi tantangan dan peluang di era pasca-pandemi.
8. Fokus pada Pariwisata Berkelanjutan dan Berbasis Komunitas:
Pandemi menjadi momentum untuk merefleksikan model pariwisata. Pemerintah mendorong pergeseran dari pariwisata massal menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Ini berarti mengedepankan konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengalaman otentik bagi wisatawan. Pengembangan desa wisata dan ekowisata menjadi program unggulan untuk mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata dan menjaga kelestarian alam serta budaya.
9. Kolaborasi Lintas Sektor dan Kemitraan:
Pemulihan pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri. Pemerintah menjalin kolaborasi erat antara kementerian/lembaga terkait (Kemenparekraf, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN), pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, dan komunitas. Kemitraan strategis dengan pihak swasta, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga diperkuat untuk menarik investasi dan memperluas jangkauan promosi.
Tantangan dan Prospek Masa Depan
Meskipun berbagai kebijakan telah diimplementasikan, tantangan masih membayangi. Varian baru virus, ketidakpastian ekonomi global, perubahan perilaku wisatawan yang semakin sadar kesehatan dan lingkungan, serta persaingan antar destinasi global menuntut pemerintah untuk terus adaptif dan inovatif.
Namun, dengan komitmen yang kuat dan strategi yang terarah, prospek pemulihan pariwisata Indonesia tampak cerah. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara, yang secara bertahap mendekati angka pra-pandemi. Destinasi-destinasi mulai menggeliat, UMKM parekraf bangkit kembali, dan lapangan kerja tercipta.
Kesimpulan
Pemulihan pariwisata pasca-pandemi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah Indonesia, mulai dari penekanan pada protokol kesehatan, stimulus ekonomi, pengembangan infrastruktur, promosi adaptif, hingga transformasi digital dan fokus pada pariwisata berkelanjutan, menunjukkan komitmen kuat untuk tidak hanya mengembalikan kejayaan sektor ini, tetapi juga membentuknya menjadi lebih tangguh, inklusif, dan berkualitas di masa depan. Melalui sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, pariwisata Indonesia siap menata ulang lanskapnya dan kembali menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian nasional.
