Kebijakan Pemerintah tentang Pengurangan Resiko Bencana (PRB)

Merajut Ketahanan: Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana

Indonesia, dengan gugusan kepulauan yang membentang di Cincin Api Pasifik dan pertemuan tiga lempeng tektonik besar, adalah salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana alam tertinggi di dunia. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan adalah bagian tak terpisahkan dari lanskap geografis dan sosialnya. Dalam menghadapi realitas ini, kebijakan pemerintah terkait Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah mengalami evolusi signifikan, bergerak dari pendekatan reaktif pasca-bencana menjadi strategi proaktif yang mengedepankan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Artikel ini akan mengulas secara mendalam kerangka kebijakan PRB di Indonesia, pilar-pilar utamanya, tantangan yang dihadapi, serta arah masa depan dalam upaya merajut ketahanan bangsa.

Pendahuluan: Transformasi Paradigma Penanggulangan Bencana

Sebelum era 2000-an, pendekatan penanggulangan bencana di Indonesia cenderung bersifat responsif, di mana fokus utama adalah pada operasi penyelamatan, evakuasi, dan bantuan darurat setelah bencana terjadi. Namun, serangkaian bencana besar, puncaknya adalah gempa bumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004, menjadi katalisator bagi transformasi paradigma yang mendalam. Tragedi ini menyingkap kelemahan sistem penanggulangan bencana yang ada dan mendorong pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, yang dikenal sebagai Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

PRB bukan hanya sekadar upaya teknis, melainkan sebuah filosofi pembangunan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak buruk bencana melalui identifikasi risiko, penilaian, pengurangan kerentanan, dan peningkatan kapasitas. Ini adalah pergeseran fundamental dari "manajemen krisis" menjadi "manajemen risiko," di mana upaya pencegahan dan mitigasi menjadi prioritas utama. Pemerintah Indonesia, dengan dukungan masyarakat sipil dan komunitas internasional, mulai merumuskan kerangka kebijakan yang kuat untuk mewujudkan visi PRB.

Fondasi Kebijakan: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Tonggak utama dalam kebijakan PRB di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang komprehensif, mengubah lanskap penanggulangan bencana di Indonesia secara fundamental. Beberapa poin krusial dari UU ini meliputi:

1. Definisi dan Lingkup: UU ini secara jelas mendefinisikan bencana dan tahapan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Ini menegaskan bahwa PRB mencakup seluruh siklus bencana, bukan hanya respons darurat.
2. Pembentukan Lembaga: UU ini mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga-lembaga ini bertugas sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan PRB dan penanggulangan bencana.
3. Hak dan Kewajiban: UU ini juga menjamin hak-hak korban bencana serta mengatur kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, termasuk kewajiban pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana.
4. Pendekatan Partisipatif: UU ini menekankan pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga usaha, masyarakat sipil, dan individu, dalam upaya PRB.

Sejak saat itu, UU No. 24/2007 telah dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB) yang merinci lebih lanjut implementasi kebijakan PRB di berbagai sektor.

Pilar-Pilar Utama Kebijakan PRB Indonesia

Kebijakan PRB di Indonesia dibangun di atas beberapa pilar utama yang saling terkait, mencerminkan pendekatan multidimensional dan multi-sektoral:

1. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan yang Kuat:
Selain UU No. 24/2007, pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung PRB, seperti peraturan tentang tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana (misalnya, RTRW yang mengidentifikasi zona rawan bencana), standar bangunan tahan gempa, dan pedoman mitigasi untuk sektor-sektor tertentu. Penguatan kelembagaan BNPB dan BPBD terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran, dan koordinasi lintas sektor. Keterlibatan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga krusial dalam mengintegrasikan PRB ke dalam program pembangunan sektoral mereka.

2. Pencegahan dan Mitigasi Bencana:
Ini adalah jantung dari PRB, yang terbagi menjadi mitigasi struktural dan non-struktural:

• Mitigasi Struktural: Meliputi pembangunan infrastruktur yang tahan bencana (bangunan, jembatan, tanggul), sistem peringatan dini (early warning system) untuk gempa, tsunami, banjir, dan longsor, serta penataan ruang berbasis risiko. Contohnya adalah pembangunan shelter dan jalur evakuasi di pesisir rawan tsunami, atau normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir.
• Mitigasi Non-Struktural: Mencakup pendidikan dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, pengembangan kurikulum kebencanaan di sekolah, pelatihan kapasitas untuk relawan dan aparatur, serta penguatan kearifan lokal dalam menghadapi bencana. Pemetaan risiko bencana secara detail dan penyusunan rencana kontingensi juga merupakan bagian penting dari mitigasi non-struktural.

3. Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan:
Kebijakan ini berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. Program-programnya meliputi:

• Pelatihan dan Simulasi: Melakukan pelatihan secara berkala untuk Tim Reaksi Cepat (TRC), relawan, dan masyarakat umum, serta mengadakan simulasi atau gladi lapang evakuasi bencana.
• Sistem Peringatan Dini: Mengembangkan dan memelihara sistem peringatan dini yang efektif, mulai dari skala nasional (misalnya oleh BMKG dan PVMBG) hingga komunitas lokal.
• Logistik dan Peralatan: Menyiapkan gudang logistik dan peralatan tanggap darurat yang memadai di berbagai daerah.
• Peran Komunitas: Mendorong pembentukan dan penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) sebagai unit terkecil yang mandiri dalam menghadapi bencana.

4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Berkelanjutan:
Setelah bencana, fokus tidak hanya pada pemulihan kondisi semula, tetapi pada pembangunan kembali yang lebih baik dan lebih aman (build back better). Kebijakan ini menekankan pada:

• Perencanaan Partisipatif: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
• Standar Tahan Bencana: Memastikan pembangunan kembali infrastruktur dan permukiman sesuai dengan standar tahan bencana.
• Pemulihan Sosial dan Ekonomi: Membantu pemulihan mata pencarian masyarakat, layanan dasar, dan psikososial pasca-bencana, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan PRB.

5. Pendanaan Bencana yang Komprehensif:
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk penanggulangan bencana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Instrumen seperti Dana Siap Pakai (DSP) juga disediakan untuk respons cepat. Selain itu, pemerintah mendorong peran serta sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan mengkaji skema pendanaan inovatif seperti asuransi bencana dan obligasi bencana untuk memperkuat kapasitas finansial dalam menghadapi risiko bencana besar.

6. Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi:
Pemanfaatan teknologi menjadi elemen krusial dalam PRB. Kebijakan pemerintah mendorong:

• Pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS): Untuk pemetaan risiko, identifikasi kerentanan, dan perencanaan tata ruang.
• Pemanfaatan Big Data dan AI: Untuk analisis data bencana, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
• Teknologi Komunikasi: Penggunaan media sosial dan aplikasi seluler untuk diseminasi informasi, peringatan dini, dan pelaporan kejadian.
• Penginderaan Jauh: Untuk pemantauan perubahan lingkungan dan deteksi potensi bencana.

Tantangan dan Arah Kebijakan Masa Depan

Meskipun telah banyak kemajuan, implementasi kebijakan PRB di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan:

1. Koordinasi Lintas Sektor dan Daerah: Koordinasi yang efektif antara berbagai kementerian/lembaga dan antara pusat serta daerah masih menjadi tantangan, mengingat luasnya cakupan PRB.
2. Implementasi di Tingkat Lokal: Keterbatasan kapasitas SDM dan anggaran di beberapa BPBD daerah, terutama di daerah terpencil, seringkali menghambat implementasi program PRB yang optimal.
3. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meskipun meningkat, tingkat kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam PRB masih perlu terus didorong.
4. Perubahan Iklim: Peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim menambah kompleksitas upaya PRB, menuntut kebijakan adaptasi yang lebih kuat.
5. Pendanaan Berkelanjutan: Memastikan keberlanjutan pendanaan PRB, terutama untuk investasi jangka panjang dalam mitigasi struktural dan non-struktural, tetap menjadi pekerjaan rumah.

Menghadapi tantangan ini, arah kebijakan PRB di masa depan perlu fokus pada:

• Integrasi PRB ke dalam Pembangunan Nasional: Memastikan bahwa PRB bukan hanya program sektoral, tetapi menjadi bagian integral dari seluruh proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
• Penguatan Kapasitas Lokal: Meningkatkan kapasitas BPBD dan Destana melalui pelatihan, pendanaan, dan dukungan teknis.
• Adaptasi Perubahan Iklim: Mengembangkan kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap dampak perubahan iklim, termasuk pengelolaan risiko iklim.
• Inovasi dan Riset: Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi baru untuk PRB, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan data dalam pengambilan keputusan.
• Kemitraan Multistakeholder: Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas internasional.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang Pengurangan Risiko Bencana telah menunjukkan komitmen yang kuat dan evolusi yang progresif. Dari respons reaktif menuju strategi proaktif, kerangka regulasi dan kelembagaan yang ada telah menjadi fondasi penting dalam upaya membangun ketahanan bangsa. Namun, perjalanan menuju Indonesia yang sepenuhnya tangguh bencana masih panjang dan penuh tantangan. Dengan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas di setiap tingkatan, memanfaatkan inovasi teknologi, dan menumbuhkan kesadaran kolektif, Indonesia dapat merajut ketahanan yang lebih kuat, memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi, dan setiap pembangunan berkelanjutan dari ancaman bencana. PRB bukan hanya tentang mencegah kerugian, tetapi tentang menjaga masa depan dan membangun peradaban yang lebih aman.